riautoday.com-Pekanbaru — Alotnya pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mengevaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dan membahas KUA – PPAS Ranangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025, mengakibatkan dinamika penyelesaian pembahasan semakin menarik untuk disimak.
Abdullah, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Provinsi Riau, salah satu Anggota Banggar saat dihubungi pada Kamis (21/11/2024) menyebutkan bahwa pandangan-pandangan tajam dari seluruh anggota banggar dimaklumi dalam rangka membuat penyusunan RAPBD 2025 semakin berkualitas.
Saat dicecar media, diakui Abdullah, banyak faktor yang menyebabkan adanya potensi defisit dan tunda bayar di tahun 2024 ini bisa terjadi. Namun kita masih melakukan pendalaman agar itu bisa dihindari. Disinggung tentang kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun-tahun sebelumnya, dia menjawab tidak pernah terjadi.
“Tidak mudah, memang. Kita semua masih berusaha, khususnya di satu bulan terakhir ini (agar jangan sampai terjadi tunda bayar). Dan setau saya tunda bayar tak pernah terjadi selama pak Syamsuar jadi gubernur. Karena itu kita minta TAPD dan Pj. Gubernur memberikan perhatian serius dalam hal ini. Maka kita berharap agar terus dijaga.” tegas politisi asal Pelalawan ini.
